Pemkot Malang Fokus Perbaiki Layanan Dasar Pendidikan-Kesehatan saat Transfer Daerah Turun

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Malang berharap roda pembangunan tetap bergerak meski dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

Baca juga: DPRD Kota Malang Minta Rencana Penambahan Dinas Tak Ganggu Efisiensi Anggaran

Melalui juru bicaranya, Sony Rudiwiyanto, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang sempat menyoroti proyeksi keuangan daerah tahun 2026 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada pos retribusi daerah, namun di sisi lain terjadi penurunan tajam pada pos “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.”

Sony menyampaikan bahwa kenaikan retribusi harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan sosialisasi yang matang dari perangkat daerah terkait.

“Proyeksi kenaikan retribusi daerah yang signifikan juga harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif dari OPD terkait,” ujarnya.

Sony memaparkan, kenaikan tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan sistem pengelolaan dan peninjauan tarif retribusi, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib retribusi.

Selain itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan daya dukung digital, agar kebijakan retribusi dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memahami manfaat kebijakan ini. Feedback dari warga juga penting agar kebijakan retribusi tidak justru menimbulkan resistensi,” tambahnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan menilai perlu adanya perbaikan tata kelola dan penegakan hukum untuk memastikan pendapatan daerah lebih transparan dan berkeadilan.

“Masalah kejujuran dan kepastian hukum harus diperkuat. Itu bagian dari upaya memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bersih dan profesional,” pungkasnya.