Zulkifli Hasan Titip Pesan ke Pengurus DPW Gapembi Jatim, Diminta Jadi Mitra Percepat Program MBG

Makhrus mengatakan langkah ke depan adalah memperluas jangkauan organisasi agar program MBG dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah.

“Ke depan kita akan membentuk di tingkat kota dan kabupaten di Jawa Timur, supaya program ini bisa sampai ke bawah,” ujarnya.

Terkait data SPPG yang disuspensi, ia menegaskan jumlahnya tidak sebanyak yang sempat beredar. Dari informasi awal yang menyebut ratusan, setelah diverifikasi jumlahnya hanya puluhan unit.

“Informasi awal ada sekitar 700, tapi setelah dicek tidak sampai,” paparnya.

Menurut Makhrus, sebagian kasus suspensi terjadi karena persoalan administratif dan kurangnya komunikasi, termasuk belum adanya pemberitahuan yang jelas kepada pengelola di lapangan. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator wilayah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami sudah komunikasikan, poin-poin masalahnya sudah ketemu dan kami percepat agar bisa segera kembali menyalurkan makanan,” katanya.

Ia mengakui, penghentian sementara distribusi sempat berdampak pada penerima manfaat, terutama siswa yang biasanya menerima bantuan makanan setiap hari.

“Sekolah-sekolah sempat tidak menerima kiriman, anak-anak sampai bertanya kenapa tidak dapat,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

“Ke depan, kami minta semua anggota menjalankan SOP dengan baik. Jangan sampai lalai, seperti belum mengurus sertifikat halal atau SLHS,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran SPPG sebagai penanggung jawab operasional dapur, termasuk dalam proses administrasi seperti pengunggahan data yang menjadi syarat kelengkapan.

“Kadang kesalahan juga di SPPG yang tidak mengunggah data, padahal mitra sudah mengunggahnya,” ujarnya.

Selain itu, isu kualitas makanan juga menjadi perhatian. Makhrus menyebut perlindungan bagi penerima manfaat dan mitra akan menjadi fokus evaluasi ke depan.

“Perlindungan konsumen dan mitra ini menjadi PR kami, agar tidak terjadi lagi kasus makanan tidak layak,” katanya.

Untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ia meminta mitra segera melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

“Kalau persyaratannya lengkap, prosesnya bisa cepat. Kendalanya sering karena dokumen tidak lengkap,” jelasnya.

Dengan langkah evaluasi dan perbaikan ini, diharapkan program MBG di Jawa Timur dapat kembali berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Gapembi sendiri akan meningkatkan pendampingan agar proses bisa selesai cepat.