Warga Buka Blokade Jalan Masuk TPA Tlekung Usai Pj Wali Kota Batu Janji Penuhi 6 Tuntutan

Ketiga, warga menolak adanya perluasan TPA di Desa Tlekung karena letak geografis yang tidak layak. Keempat, warga meminta agar segera dilakukan kajian TPA selain di Desa Tlekung. 

Kelima, warga mengusulkan di tiap-tiap Desa/ Kelurahan, tempat wisata, hotel, pasar, pabrik diwajibkan memiliki TPS3R dan tiap Kecamatan memiliki TPA yang di dasari oleh surat edaran/Perwali/Perda Kota Batu. Agar volume sampah yang dikirim ke TPA Desa Tlekung dapat berkurang. Serta ada jaminan sosial dan keamanan bagi Desa yang ditempati.

Tuntutan yang terakhir atau keenam ialah warga meminta adanya SOP (Standart Operasional Prosedur) yang transparan di TPA Desa Tlekung untuk pengiriman sampah, pengelolaan sampah dan mencegah adanya kolusi.

“Permasalahan ini membutuhkan perhatian kita semua dan akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya sudah menggelar rapat bersama Kepala OPD terkait permasalahan TPA Tlekung. Selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan kepala desa dan lurah di Kota Batu agar menyediakan TPS3R (Reduce/mengurangi, Reuse/menggunakan kembali dan Recycle/daur ulang) di masing-masing desa dan kelurahan serta menginventarisi kebutuhannya,” kata Aries Agung Paewai, Minggu (30/7/2023).

Sementara itu, Ketua DPRD, Asmadi, menjelaskan DPRD berkomitmen memberi perhatian dan akan menganggarkan sesuai kebutuhan untuk pengelolaan sampah TPA Tlekung.

“Kami hadir untuk bersama-sama mencari solusi, bukan saling menyalahkan, ini semua sebagai yang wujud kecintaan kita kepada Kota Batu," ujar Asmadi.

Pertemuan Sabtu kemarin diakhiri dengan penandatangan surat pernyataan Pj Wali Kota Batu yang akan menuntaskan permasalahan TPA Tlekung dalam waktu 30 hari ke depan.