Breaking News : Kepala Dispendukcapil Surabaya DICOPOT, Usai Temuan 40 KK di Satu Domisili

"Saya butuh staf ahli yang garang-garang. Staf ahli harus bisa mengendalikan OPD," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Di posisi barunya, Irvan akan melapor kepada Wali Kota terkait kinerja masing-masing dinas. 

"Setiap 3 hari sekali, staf ahli harus bisa memaparkan inflasi, kemiskinan, dan stunting, serta lainnya. Sebab, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) nggak bisa kerja sendiri. Staf Ahli berada full di dalam. Sehingga, tugas Sekda dibagi dengan Staf Ahli," katanya.

Sedangkan posisi Agus kemudian digantikan Eddy Christijanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Surabaya.

Posisi Kasatpol PP lantas diisi M Fikser yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

"Pak Kasatpol PP masuk ke Dispendukcapil. Pak Fikser ada di Kasatpol PP.  Namun, Pak Fikser jabatan definitifnya sebagai Kasatpol PP," katanya.

Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Wali Kota menargetkan sejumlah masalah masyarakat bisa diatasi.

Di antaranya, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan hamil, meningkatkan ekonomi, hingga menurunkan gini ratio.

"Ini tugas seluruh dinas. Tidak jalan sendiri - sendiri namun kuncinya adalah pada kerjasama dan gotong royong," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini. 

Selain pergeseran sejumlah Kepala Dinas tersebut, Wali Kota juga melantik sejumlah pejabat definitif kepala dinas yang sebelumnya kosong.

Di antaranya, Dewi Soeriyawati sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (Dinkopdag).

Dewi sebelumnya merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Posisi Kepala DPMPTSP kemudian diisi Afghani Wardhana yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Wali Kota.

Tak hanya itu, Wali Kota juga melantik sejumlah camat, pejabat fungsional, serta struktural di beberapa dinas hingga kelurahan.

Menurut Wali Kota, rotasi tersebut sebagai bentuk penyegaran.

"Di tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah 5 tahun kami putar. Kan tidak boleh 5 tahun. Bahkan gelombang berikutnya, kalau sudah 3 tahun, kami rolling (rotasi)," katanya.