Beragam Kritik dan Saran DPRD Kota Malang atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2023

SURYAMALANG.COM, MALANG - Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang menyampaikan pendapatnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2023. Beragam pendapat disampaikan, mulai dari kritik hingga saran.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Ahmad Wanedi menyampaikan pendapatnya yang cukup kritis.

Dalam beberapa poin yang dibacakan, PDI Perjuangan meminta Pemkot Malang meningkatkan kinerja karena banyak target yang tidak tercapai pada 2023.

Fraksi PDI Perjuangan mengkritik tingkat literasi Kota Malang yang masih berada di angka 60 persen. Mereka mengatakan, angka itu menunjukan bahwa warga Kota Malang masih rendah minat baca dan literasi tentang perlinduangan anak.

Partai berlambang banteng monvong putih itu juga menyatakan terjadi peningkatan kriminalitas sepanjang 2023 seperti kasus tawuran, narkoba, kekerasan pada anak. Wanedi menyebut, Kota Malang tidak sedang baik-baik saja.

"Lima tahun terakhir mengalami 700 kali banjir sejak 2019, salah satu sebanya adalah alih fungsi lahan," kata Wanedi membacakan pandangan fraksi.

Upaya meningkatkan kesejahteraan Kota Malang juga memiliki koreksi yang harus diperhatikan dan dieksekusi dengan serius sebab berdasarkan sajian data (BPS, 2023) terdapat 19,10 persen anak putus sekolah dan terus meningkat jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022 sebesar 15.70 persen dan 17.77 persen, sehingga hal itu menjadi PR besar bagi Pemkot Malang. 

Pada 2023 berdasarkan Data BPS, sebanyak 31.286 orang dengan usia produktif tercatat belum mendapatkan 
pekerjaan bahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kota Malang masih besar di angka 6.8 persen dengan rincian 
tingkat SMA sebesar 27.01 persen, SMK sebesar 27.62 persen, dan universitas sebesar 21.14 persen.

"Ini harus menjadi fokus kinerja evaluasi penting, karena hal ini berkaitan dengan nasib SDM Kota Malang 20 tahun kedepan menyongsong generasi emas 2045," tegas Wanedi.

PDI Perjuangan juga mengkritik pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang dinilai masih berupa narasi atau klaim tanpa angka riil dan perbandingan pertumbuhan. Perkembangan yang dimaksud dan dampak pada daerah tidak disimpulkan melalui data dan angka.

"MCC dianggap memiliki peran penting tumbuhnya ekonomi kreatif hanya berupa klaim tanpa angka riil dan perbandingan pertumbuhan, pun peningkatan ekonomi heritage Kayutangan. Tidak ada kesimpulan melalui data dan angka serta dampak lainnya seperti sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya," urai Wanedi.

Fraksi PKB
Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan penting. PKB melalui juru bicaranya, Abdul Wahid mengatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi atas capaian pembangunan Kota Malang meraih prestasi terbaik I dalam PPD tingkat Provinsi Jawa Timur kategori tingkat Kota Tahun 2024. Fraksi PKB mengingatkan kembali bahwa pembangunan Kota Malang ke depan harus memprioritaskan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

PKB juga membicarakan upaya mengurangi kemacetan di Kota Malang masih belum berjalan secara optimal, terlepas dari kurangnya pengawasan langsung dari dinas terkait sehingga beberapa wilayah rawan kemacetan di Kota Malang kurang terpantau dengan baik. 

"Untuk itu Fraksi PKB sarankan agar pemerintah atau dinas terkait segara melakukan pemantauan dan pengawasan secara intens lokasi-lokasi rawan kemacetan serta melakukan pengaturan arus lalu lintas secara berkelanjutan," katanya.

Fraksi PKB memperhatikan kondisi keorganisasian perangkat daerah di Kota Malang masih banyak kekosongan jabatan maupun yang masih diisi oleh pelaksana tugas yang tentunya hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah.