Beragam Kritik dan Saran DPRD Kota Malang atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2023

Fraksi PKB meminta kepada pemerintah untuk secara serius membenahi manajemen kepegawaian yang tidak baik 
tersebut, bagi tenaga P3K atau honorer yang seharusnya mendapat promosi dan kenaikan jabatan perlu mendapatkan Perhatian yang lebih serius.  

Di sisi lain, PKB juga membicarakan keberadaan Pasar Blimbing dan Gadang yang terkatung-katung selama lebih dari 10 tahun. Mereka minta segera dibentuk tim khusus dari Pemerintah Kota Malang untuk penyelesaiannya. 

"Dan kami minta pemerintah berani menganggarkan untuk perawatan khususnya Pasar Blimbing. Imbas dari dipakainya Stadion Blimbing untuk pasar penampungan sementara sangat merugikan masyarakat, yang tentu masalah tersebut juga harus mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah," paparnya.

Fraksi PKS
Fraksi PKS melalui Bayu Rekso Aji menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja positif Pemerintah Kota Malang sehingga diperoleh 61 penghargaan sepanjang 2023 baik di level nasional, provinsi maupun Malang Raya, termasuk predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berurutan dari BPK.
 
Namun demikian Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Malang tidak berpuas diri atas capaian tersebut dan 
harus terus berbenah dan memperbaiki kekurangan yang ada. Mengingat keberhasilan sesungguhnya 
berasal dari kepuasan masyarakat yang merasakan langsung dampak pembangunan dan pelayanan yang 
diberikan oleh Pemkot Malang, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan.

Dalam catatan Fraksi PKS, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang T.A 2023 baru mencapai Rp 792 M dari target Rp 1 T atau setara dengan 79,1 persen. Selain itu, pendapatan dalam sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD yaitu sebesar Rp 610 M namun masih jauh dari target yang sebesar Rp 834 M atau terealisasi setara dengan 79,1%.
 
"Hal ini menjadi catatan bahwasannya penerimaan pajak masih di bawah target yang diharapkan. Fraksi PKS 
memandang masih belum sinkronnya antara perencanaan target PAD yang disesuaikan dengan 
potensi realistis PAD. Sehingga hal ini tentu akan sangat berbahaya apabila ketidaktercapaian mengganggu 
keseimbangan neraca pendapatan dan belanja yang dapat berakibat pada ketidakmampuan pemerintah 
membayar kewajiban kepada pihak ketiga," tegasnya. 

Pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD belum 
berjalan secara optimal. Dari 23 indikator kinerja Wali Kota Malang 2023, hanya 12 yang tercapai 
atau sebesar 52%. 

"Hal ini membuktikan bahwasannya Pemerintah Kota Malang belum berhasil dalam melaksanakan program prioritas pembangunan Kota Malang 2023 yang sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD," ujarnya.

Realisasi indeks angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,26% dibadingkan tahun 2022 yang sebesar 4,37%. Walaupun menurun, Fraksi PKS menilai bahwasannya penurunan angka kemiskinan masih sangat rendah dan melambat yaitu sebesar 0,11% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 0,25%. 

Fraksi PKS menilai Pemerintah Kota Malang masih belum berhasil dalam program pengentasan kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif bahkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi di tahun 2019. Selain itu, realisasi rasio gini juga belum sesuai target yaitu mencapai 0,41. 

"Hal ini membuktikan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk 
penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kota Malang belum cukup efektif mencapai tujuannya," katanya.

Fraksi Gerindra
Djoko Hirtono dari Fraksi Gerindra berdasarkan RKPD tahun 2023 yang ditetapkan sebagai tahun transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, pada realisasinya ekonomi Kota Malang sedikit mengalami perlambatan pasca pandemi. Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinmengalami penurunan namun belum maksimal.

"Untuk itu agar Pemkot Malang mengantisipasi hal ini pada tahun berjalan 2024," ujarnya.

Gerindra juga memberikan catatan atas masalah kemacetan dan banjir. Dua persoalan itu menurut Gerindra membutuhkan perhatian lebih dari Pemkot Malang. Hal ini menunjukan permasalahan yang sangat kompleks, beberapa faktor di antaranya lebar ruas jalan yang sempit atau jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan.

"Tatanan Kota Malang perlu dikaji secara menyeluruh, oleh karena itu berharap kepada Pemkot Malang untuk mengantisipasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemacetan dan banjir, terutama tentang tata ruang," katanya.

Terkait perbaikan pasar, Gerindra meminta Pemkot Malang memberikan kebijakan strategis menangani permasalahan tersebut. Termasuk rencana revitalisasi Pasar Besar Malang yang hingga saat ini masih belum ada kepastian.