Beragam Kritik dan Saran DPRD Kota Malang atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2023

"Oleh karena itu, Gerindra berharap Pemkot Malang mencari inisiatif cara memperbaiki pasar dengan memaksimalkan anggaran yang ada," ujarnya.

Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar DPRD memberikan beberapa catatan strategis atau rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Malang 2023. Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2023 dilaporkan tumbuh positif 6,07%, sedikit turun (perlambatan) dibanding dengan capaian tahun 2022 yang tumbuh 6,32%. 

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi 
Partai Golkar mendorong Pemerintah Kota Malang menetapkan kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan membuat program unggulan di sektor industri, perdagangan dan UMKM. 

Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 turun sebesar 0,86%. Bila dikaitkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 0,25% maka patut diapresiasi. Penurunan TPT akan lebih signifikan jika Pemerintah Kota Malang memiliki rincian data jumlah dari setiap pengangguran terbuka yang dapat diintervensi dengan kebijakan ekonomi. 

"Fraksi Partai Golkar berharap pada tahun 2024 Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Naker PMPTSP memiliki rincian data jumlah dari setiap pengangguran terbuka sehingga kebijakan ekonomi yang diambil lebih tepat 
sasaran," ujar Nurmala selaku juru bicara dari Fraksi Golkar.

Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan pengelolaan Perumda dan Perseroda untuk menjadi agen pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dibentuknya 
Perumda dan Perseroda untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Di samping itu untuk Perumda dan Perseroda dalam pengelolaannya perlu didukung direksi yang handal dan professional memperkuat kapasitas SDM. Fokus pada bisnis utama melayani publik, inovatif, menerapkan prinsip tata 
perusahaan yang baik seperti penerapan menejemen resiko.

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia
Melalui juru bicara, Suyadi Fraksi Damai Demokrasi Indonesia menekankan Pemerintah Kota Malang perlu memperhatikan proses penerimaan peserta didik baru yang akan berlangsung sebentar lagi di Kota Malang. Suyadi mengatakan, Pemerintah Kota Malang harus bisa memastikan semua masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan.

"Pemerintah Kota Malang memiliki hajat besar. Pertama terkait penerimaan peserta didik baru, dari tahun ke tahun, waktu ke waktu PPDB dilakukan, anggota DPRD banyak mendapatkan keluhan terkait penerimaan peserta didik. Terkait zonasi, pada poin ini, dalam kesempatan ini, saya minta kepada Pj Wali Kota Malang dan dinas terkait," terangnya. 

Terkair Zonasi, menurut Suyadi mengatakan sampai kapanpun zonasi tidak tuntas sepanjang yang diburu adalah sekolah negeri. Pada poin kali ini, ia berpresan pemerintah daerah  memberikan perhatian sehingga keberadaan lembaga pendidikan sewasta tetap eksis dan tumbuh berkembang di masyarakat. 

Ada sejumlah komponen yang betul-betul perlu mendapatkan perhatian Pemkot Malang. Dari data yang ia dapatkan, pendidikan anak usia dini di Kota Malang masih belum mendapatkan layanan yang maksimal. Padalah, menurut Suyadi, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter.

"Jangan dianggap sebelah mata karena di beberapa kajian, anak usia dini, usia keemasan. Saat ini, anak usia dini lebih dari 26 ribu, lembaga yang negeri hanya ada empat di Kota Malang," ujarnya.

Tak kalah penting juga pendidikan non formal. Banyak sekolah non formal berada di tingkat RT dan RW, termasuk di kelurahan. Suyadi mengatakan banyak temuan adanya kendalam administrasi terhadap keberadaan pendidikan non formal itu.

"Bisa dicek data, PAUD itu murni diselenggarakan ibu kader. Persoalannya, ketika pos itu ada di balai RW, yang harus melengkapi dokumen edministrasi, itu tidak mudah. Mohon Pemkot Malang sedikit memberikan perhatian kepada jalur pendidikan non formal," katanya.