Dewan Pendidikan Kota Malang Minta Nasib Guru Honorer Juga Harus Diperhatikan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Fenomena kekurangan guru di Kota Malang khususnya di jenjang SD Negeri telah menjadi perhatian serius.

Hal ini juga terjadi di daerah lain karena perekrutan guru berstatus PNS sudah lama tidak ada.

Sementara tingkat pensiun guru juga tinggi setiap tahunnya.

Pemerintah kemudian membuat skema menuntaskan guru honorer/GTT (Guru Tidak Tetap) dengan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pendidikan Kota Malang pun angkat bicara.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang, Rahmadi Indra mengatakan, bahwa saat ini jumlah guru honorer di Kota Malang masih banyak.

Seharusnya, pemerintah segera fokus untuk memperbaiki nasib guru honorer.

"Mau tidak mau, pemerintah harus butuh perhatian khusus terhadap nasib guru terutama guru honorer. Selama ini, dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dipakai untuk operasional sekolah,"

"Sedangkan masyarakat mengerti, bahwa ada sekolah gratis. Lalu, untuk guru honorer (penghasilannya) darimana," ujar Rahmadi, Minggu (6/10/2024).

Dirinya menjelaskan, bahwa tidaklah mudah untuk menjadi seorang guru khususnya guru honorer.

"Sekarang coba bayangkan, tenaga pendidik atau guru honorer dengan gaji dibawah UMR serta telah memiliki keluarga. Ia harus memikirkan penghidupannya untuk keluarga, namun di sisi lain juga harus dituntut untuk membuat pintar anaknya orang," ungkapnya.

Oleh karena itu, nasib guru honorer harus lebih diperhatikan. Dan ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak yang terlibat.

"Harapan kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih serius dan lebih effort terhadap pendidikan. Baik fasilitasnya seperti bangunan dan sarana prasarana sekolah maupun guru khususnya nasib guru honorer untuk lebih diperhatikan," pungkasnya.