DPRD Kota Malang Imbau Eksekutif Inklusif Menyerap Aspirasi Publik di RKPD

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong eksekutif dapat menjalankan program inklusif dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2026 yang sedang disusun.

RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur 2025-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

RKPD Kota Malang diharapkan bisa menampung segala persoalan yang terjadi di masyarakat Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, perlunya semu pihak bergerak untuk bisa memetakan masalah yang dihadapi.

Pemerintah sangat membutuhkan masukan dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang hadir.

“Sehingga bagaimana kami bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan," kata Amithya, Senin (3/2/2025).

Persoalan di tengah masyarakat tidak hanya persoalan sosial, namun juga ada persoalan ekonomi, lingkungan, hingga budaya.

Maka dari itu, menurutnya sangat penting Menyusun program kerja dari Pemkot Malang yang nantinya mampu menjangkau kebutuhan seluruh warga.

“Seluruh lapisan masyarakat Kota Malang itu bisa merasakan bagaimana kebijakan itu hadir di tengah-tengah mereka," ujarnya.

Pembahasan RKPD 2026 yang kini tengah berjalan harus bisa berkesinambungan dengan kepala daerah yang baru nantinya.

Saat ini, Pemkot Malang dipimpin oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.

Dalam waktu dekat, akan dilantik wali kota definitif yakni Wahyu Hidayat.

Keberlanjutan pembahasan disebutnya akan menitikberatkan pada penyesuaian program di dalam RKPD dengan visi-misi kepala daerah terpilih.

Amithya cukup yakin, Wahyu sudah memiliki perencanaan yang jelas untuk menyelaraskan program dengan visi dan misinya sebagai kepala daerah.

“Ketika kebijakan itu dibuat, secara garis besar, sudah tersusun,” paparnya.