Modus Pungutan Sekolah Negeri di Jawa Timur Diungkap Ombudsman : Marak Jelang Tahun Ajaran Baru
Ombudsman RI mencatat bahwa pungutan di lembaga pendidikan negeri menjadi substansi laporan yang paling dominan.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
Apalagi, setiap tahunnya Pemkot mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pendidikan yang mencapai Rp2,588 triliun atau sekitar 20,96 persen dari total APBD tahun 2025 (Rp12,3 triliun).
"Kalau SD dan SMP negeri, sudah pasti tidak boleh ada pungutan kepada wali murid. Apalagi, untuk pendaftaran atau bahkan wisuda," tegas Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh saat dikonfirmasi terpisah. (bob)
Bentuk Pungutan Sekolah Negeri kepada Wali Murid:
- Uang Pembelian Map dan Formulir Pendaftaran
- Uang Pendaftaran Masuk
- Uang Test Kemampuan Tertentu (Psikotest, Kesehatan, dll)
- Uang Bangku/Kursi (Waiting List)
- Uang Pembangunan/Sumbangan Pengembangan Institusi
- Uang Infaq
- Uang Pembelian (bahan) Seragam, Batik, hingga Baju Olahraga
- Uang Pembelian Buku, LKS
- Uang SPP
- Uang Pembayaran ekstra Kurikuler.
- Uang Les dan Praktikum
- Uang Makan Minum
- Uang Komite Sekolah
- Uang Study Tour
- Uang Kebersihan dan Keamanan
- Uang Ujian
- Uang Pendaftaran Ulang (pada saat kenaikan kelas)
- Uang Wisuda (Kelulusan).
| Pegadaian CP Malang Terima Nasabah untuk Kebutuhan Jelang Tahun Ajaran Baru |
|
|---|
| Fenomena Gadai Barang untuk Biaya Sekolah di Pegadaian Kepanjen Malang, Layani 30 Nasabah Tiap Hari |
|
|---|
| Kasus 123 Calon Murid SMAN 1 Giri Banyuwangi Kena Prank SPMB, Gubernur Khofifah Akui Human Error |
|
|---|
| Heboh 123 Calon Murid Kena Prank SPMB di SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi, Bangku Sudah Penuh |
|
|---|
| JADWAL Jalur Domisili SPMB Jatim Mulai Dibuka, Seleksi SMA Utamakan Nilai, SMK Tetap Gunakan Jarak |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.