Pengamat Ekonomi UB Malang : Tata Kelola Lemah Jadi Ancaman Utama Program Koperasi Desa Merah Putih

Kota Batu bisa fokus pada pariwisata dan agribisnis, sementara Kota Malang dapat mengembangkan sektor jasa dan perdagangan.

Meski demikian, seluruh KMP wajib mengelola unit usaha dasar berupa gerai sembako dan layanan simpan pinjam yang mendukung ketahanan pangan dan inklusi keuangan warga.

Namun, tantangan terbesar justru ada di sisi manajemen dan sumber daya manusia.

"Tata Kelola koperasi di setiap KMP harus dipersiapkan secara matang."

"Pengurus koperasi yang terpilih diharapkan memiliki kompetensi dan hal ini perlu pelatihan, bimtek, supervisi secara berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait atau pemerintah daerah membentuk satuan kerja khusus untuk penanganan KMP ini," ujarnya.

Hadirnya KMP ini menurut Joko bisa menjadi ancaman Fintech Ilegal dan Rentenir.

Unit simpan pinjam menjadi komponen strategis dalam struktur usaha KMP.

Kehadirannya diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari bank keliling maupun fintech ilegal yang kerap menjerat bunga tinggi.

Namun, Joko menggarisbawahi bahwa keberhasilan unit ini sepenuhnya bergantung pada partisipasi aktif anggota dan kepatuhan terhadap kewajiban.

Ia mencontohkan kegagalan program-program kredit lunak di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani atau Koperasi Wanita yang banyak disalahgunakan karena lemahnya pengawasan.

Maka dari itu, ia mendorong dibentuknya satuan kerja khusus di pemerintah daerah yang khusus menangani pengelolaan KMP, termasuk memperkuat peran pendamping desa dan perangkat kecamatan untuk melakukan supervisi lapangan.

"Oleh karena itu, tata Kelola, kualitas SDM pengurus koperasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktor kunci keberhasilan KMP," tandasnya.