Sikap Gerindra Kadernya Sudewo Terancam Pemakzulan 50 Ribu Warga Pati Demo 'Jangan Tambah Beban'

SURYAMALANG.COM, - Partai Gerindra memantau ketat Bupati Pati Sudewo yang didemo warganya pada Rabu (13/8/2025) kemarin hingga berujung ricuh.

Lebih dari 50 ribu warga Pati, Jawa Tengah menuntut Sudewo lengser dari jabatannya akibat kebijakan yang kontroversial termasuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Istana negara juga menyatakan menghargai hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Sudewo merupakan kader dari Partai Gerindra dan sebelum menjadi Bupati Pati dikenal sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati. 

Baca juga: 5 Pemicu Amarah Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser: Proyek Masjid Rp15 M, Pemangkasan Pegawai

Sudewo juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP Partai Gerindra.

Menanggapi demo besar-besaran yang kini menimpa Sudewo, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono buka suara soal tuntutan masyarakat Pati terhadap kader partainya. 

Sugiono memerintahkan agar Sudewo tidak menambah beban masyarakat yang dipimpinnya, serta memperhatikan aspirasi mereka sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Saya Dipilih Rakyat Bupati Pati, Sudewo Tak Bisa Mundur Meski Didemo 50 Ribu Warga Tetap Menjabat

Sugiono menyinggung pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada semua kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah.

Prabowo berpesan agar semua kepala daerah dari Partai Gerindra harus selalu memperhitungkan suara masyarakat kecil.

Sugiono mengungkapkan Partai Gerindra akan terus memantau aksi unjuk rasa masyarakat Pati. 

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, setelah kondisi di sana berangsur kondusif. 

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto" kata Sugiono.

"Bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing" ucapnya.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujarnya.

Istana Menghargai Hak Angket Pemakzulan

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo.

"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.

Prasetyo memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.

"Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," imbuhnya. 

Baca juga: Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sudewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.

Prasetyo juga meminta semua pihak menahan diri. 

"Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," ungkap Prasetyo.

Baca juga: Terancam Pemakzulan, Kini KPK Sebut Sudewo Bupati Pati Diduga Terima Aliran Dana Korupsi Proyek DJKA

Prasetyo menuturkan, Bupati Sudewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu. 

Koordinasi disebut baru dilakukan setelah kebijakan Sudewo menjadi polemik dan diprotes masyarakat.

"Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," tutur Prasetyo.

"Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," sambungnya.

Tuntutan Warga Masuk Akal

Terkait tuntutan dari masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai masuk akal.

Terutama setelah adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Menurut Herman, tuntutan tersebut merupakan bentuk resistensi dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusan PBB-P2.

"Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah" ujar Herman dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

"Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal," lanjutnya. 

Baca juga: Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo Disetujui DPRD Pati, Warga Takbir Setelah 50 Ribu Massa Demo

Herman menjelaskan, kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen tentu sangat membebani masyarakat Kabupaten Pati.

Sudewo sebagai kepala daerah, kata Herman, seharusnya melihat kondisi masyarakatnya dan mengajak berdiskusi terkait perumusannya.

"Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati," ujar Herman.

(Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp