Surabaya
Masih Ada Sekolah di Surabaya yang Melakukan Penahanan Ijazah, DPRD: Laporkan Saja ke Polisi
Masih Ada Sekolah di Surabaya yang Melakukan Penahanan Ijazah, DPRD: Laporkan Saja ke Polisi
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Eko Darmoko
Termasuk kondisi keluarga siswi yang ijazahnya ditahan.
Anggota dewan dari partai Prabowo Subianto ini akan memberi atensi khusus mengawal persoalan penahanan ijazah hingga dokumen penting ini sampai kepada pemilik.
"Jika tetap terus ada penahanan ijazah di sekolah, korban bisa lapor ke polisi."
"Ini dokumen penting milik pribadi dan melekat. Semua harus berbenah," tandas Kahfi.
Menurut Kahfi ada sistem yang tidak tepat dalam tata kelola pendidikan di Surabaya.
Apalagi siswi yang tinggal di Kampung Seng, Kecamatan Bubutan itu, tidak sendirian. Kahfi juga mendapat aduan yang sama di SMA lain.
Menurutnya, ijazah adalah hak mendasar warga yang harus dipenuhi. Sebaiknya Pemkot Surabaya mengambil perannya saat mengetahui warganya ijazah ditahan.
Tak perlu melihat sisi administrasi karena berdalih jenjang SMA/SMK wewenang provinsi.
Pemkot harus membebaskan ijazah itu hingga kembali ke tangan siswa.
Dinas Pendidikan provinsi bersama Dinas Pendidikan Surabaya berkordinasi.
Begitu juga kepala sekolah melaporkan siswanya yang punya tanggungan ke Dinas Pendidikan.
"Laporan dan data yang tidak membayar itu kemudian diolah. Beasiswa Pemuda Tangguh bisa mengcover."
"Kalau tidak cukup kita dorong bisa kerja sama dengan swasta melalui pihak ketiga melalui CSR," katanya.
Lebih dari itu, bisa dikembangkan program Orang Tua Asuh dengan komitmen yang kuat. Banyak pihak mau membantu selama peruntukan dan tujuan jelas. Begitu juga pihak ketiga banyak uang peduli.
Potensi Cuaca Ekstrem di Jatim, BPBD Imbau Masyarakat Waspada dan Mulai Distribusikan Logistik |
![]() |
---|
Terobosan Siskamling Libatkan Generasi Z, Wagub Jatim : 145 Ribu Siskamling Siap Diaktifkan |
![]() |
---|
Dewanti Rumpoko Dukung Realisasi Trans Jatim di Malang Raya, Jadi Kado Akhir Tahun untuk Warga |
![]() |
---|
Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas di APBD Jatim 2026, Masih Putar Otak Tutup Pengurangan Pendapatan |
![]() |
---|
Marak Mobil Listrik Tapi Minim Dukung Pendapatan Daerah, Pemprov Jatim Harap Kena Pajak Proporsional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.