Bakorwil III Malang Sebut Program Trans Jatim Masih Dikoordinasikan dengan Pemprov

Menurutnya, kebijakan Trans Jatim yang telah ramai diberitakan di media belum diikuti tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang.

“Mereka sebagai stakeholder penting transportasi di Kota Malang belum terlibat."

"Itu yang dikhawatirkan oleh para sopir. Sehingga kebijakan yang disusun kurang komprehensif, karena belum dilibatkan dan disosialisasikan,” ujar Amithya, Selasa (16/9/2025).

Ia menyebut DPRD Kota Malang sudah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Jatim terkait hal ini.

Amithya memastikan, forum di tingkat daerah akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan program Trans Jatim.

Para sopir angkutan kota menuntut dialog resmi sebelum kebijakan dijalankan karena khawatir program integrasi itu akan menghancurkan mata pencaharian pengemudi angkot.

“Kekhawatiran kami itu ya jelas nantinya akan menghancurkan rekan-rekan yang sampai hari ini ada. Angkot-angkot kan tidak berfungsi,” kata Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Angkot.

Stefanus mengatakan paguyuban sopir selama ini hanya mendapat informasi sekadar wacana melalui media soal peluncuran yang kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober.

Namun sampai kini belum ada pembicaraan resmi yang melibatkan perwakilan pengemudi.

“Kalau sekedar ngomong-ngomong pernah, tapi kan untuk secara resminya kita kan belum pernah diajak ngomong. Padahal kita dari pengemudi jalur ini belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Trans Jatim,” ujarnya.