Pemkot Malang Naikan Target PAD Hingga Rp 26 Miliar, Efek Berkurangnya Transfer Dana dari Pusat

Soal defisit, ia menyebut kondisi itu masih bersifat proyeksi dan akan diperdalam dalam RAPBD.

Menjawab sorotan soal belanja pegawai, Wahyu menegaskan belanja pegawai diproyeksikan hanya di kisaran 40 persen, termasuk untuk kebutuhan pengangkatan tenaga PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 26,6 miliar lebih dalam KUA-PPAS APBD 2026 masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.

Menurut Amithya, pemetaan terhadap potensi PAD telah dilakukan dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemetaan ini mencakup evaluasi terhadap dinas-dinas penghasil pendapatan daerah.

“Ya, kemarin itu memang sudah dilakukan pemetaan. Ditambah lagi ada informasi dari TAPD yang juga melakukan pemetaan terhadap dinas-dinas penghasil karena dari awal kita sempat simpang siur dengan kabar turunnya TKD, bahkan sempat disebut bisa terpangkas Rp 400 sampai Rp 600 miliar. Ternyata akhirnya tidak sampai,” ujarnya.

Ia menegaskan, proyeksi kenaikan Rp 26,6 miliar itu merupakan salah satu upaya untuk menyisir kembali potensi PAD.

Dari konstruksi perhitungan yang ada, sejumlah sektor diandalkan sebagai sumber tambahan, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan-minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi, hingga pemanfaatan aset barang milik daerah (BMD).