Terkait Pengelolaan Velodrome, Pemkot Malang Segera Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jatim

Namun karena belum menjadi prioritas pembangunan dan masih terdapat persoalan status lahan, pemanfaatan maupun perbaikan fasilitas tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Karena aset tanahnya milik Kota Malang, sementara bangunannya aset Provinsi, akhirnya penggunaan anggaran provinsi untuk pembangunan di sana juga belum bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Baca juga: Status Aset Velodrome Kota Malang Ternyata Milik Pemprov Jatim

Untuk mengatasi persoalan tersebut, seluruh pihak yang hadir sepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun perjanjian kerja sama antara Pemkot Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kerja sama tersebut akan mengatur pola pengelolaan velodrom, termasuk mekanisme pemanfaatan aset, pembagian tanggung jawab, hingga potensi pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan fasilitas tersebut.

“Salah satu rekomendasinya adalah harus ada perjanjian kerja sama antara Disporapar Kota Malang dan Dispora Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan Velodrom,” katanya.

Menurut Bayu, perjanjian tersebut menjadi syarat penting agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran perbaikan maupun pengembangan fasilitas olahraga tersebut.

Bayu menilai keberadaan velodrom memiliki nilai strategis tidak hanya bagi Kota Malang, tetapi juga bagi Jawa Timur secara keseluruhan. Pasalnya, fasilitas tersebut adalah satu-satunya velodrom yang dimiliki Jawa Timur hingga saat ini.

Karena itu, keberadaan velodrom berpotensi menjadi pusat pembinaan atlet balap sepeda sekaligus mendatangkan atlet maupun masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Malang.

Selain berpotensi meningkatkan prestasi olahraga, keberadaan velodrom juga dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi melalui aktivitas olahraga dan penyelenggaraan berbagai kegiatan di kawasan tersebut.

Baca juga: Status Aset Velodrome Masih Ditelusuri, BKAD Kota Malang Tunggu Kepastian dari Pemprov Jatim