Hasil Survei: Polri Jadi Lembaga Penegak Hukum dengan Kinerja Terbaik di Era Prabowo, Bukan KPK

SURYAMALANG.COM, - Kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat apresiasi positif, sebagaimana yang disebutkan oleh survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI).

Namun, kejutan terbesar muncul dari peringkat lembaga penegak hukum (LPH) dengan kinerja terbaik.

RPI menemukan, Polri berhasil memuncaki daftar institusi dengan kinerja terbaik, mengungguli semua LPH lainnya.

Hasil ini secara signifikan menunjukkan KPK kini tidak lagi menjadi pilihan utama publik, melainkan berada jauh di bawah, menandakan adanya pergeseran drastis dalam preferensi masyarakat.

Secara umum dari hasil survei RPI, mayoritas responden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum.

Baca juga: Tafsir Menkum Polisi Aktif Masih Bisa Menjabat Keliru, Ahli Hukum UGM: Tak Perlu Dicarikan Alasan!

Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI. 

“Salah satu indikator penegakan hukum pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah dengan melihat pandangan publik terhadap kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH)," ujar Fernando di Jakarta pada Rabu, (19/11/2025). 

Dari survei RPI, terlihat mayoritas responden merasa puas dengan kinerja LPH.

Sebanyak 32.9 persen merasa puas, 24.5 persen sedang, 21.9 persen responden mengaku cukup puas dan responden yang merasa sangat puas sebanyak 6.7 persen.

Baca juga: Nasib 300 Polisi Aktif di Jabatan Sipil Aman, Menkum Klaim Masih Boleh, Mahfud MD: Langsung Berlaku

"Sedangkan responden yang tidak puas sebanyak 4.1 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9.9 persen,” ulas Fernando. 

Menurut Fernando, hal itu paralel saat diajukan pertanyaan lebih lanjut tentang seberapa optimistis bahwa kondisi penegakan hukum akan jauh lebih baik.

 “Sebanyak 38.5 persen responden mengaku optimis atau yakin, 23.9 persen responden memberikan penilaian sedang, 19.9 persen responden cukup yakin, dan 7.7 persen responden sangat yakin"

"Sedangkan 3.5 persen responden merasa tidak yakin dan 6.5 persen responden memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab,” sambung Fernando.

Polri Mengalahkan KPK

Fernando melanjutkan, masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi. 

Hal itu terlihat saat RPI mengajukan pertanyaan tentang keyakinan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi apakah akan semakin baik.

“Untuk isu pemberantasan korupsi, mayoritas positif" kata Fernando. 

"Sebanyak 41.8 responden menilai sangat yakin, 19.5 persen responden menilainya moderat atau sedang, 17.9 persen responden cukup yakin, dan 5.6 persen responden mengaku sangat yakin" lanjutnya.

"Sedangkan 4.3 persen responden mengaku tidak yakin dan 10.9 persen responden memilih tidak menjawab dan tidak tahu,” beber Fernando. 

Baca juga: UPDATE Penyelidikan Kasus Perundungan Siswi SMP di Kota Malang, Polisi Periksa Tiga Saksi Tambahan

Menurut Fernando, keyakinan publik itu pula pada akhirnya membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan dalam agenda pemberantasan korupsi. 

“Dari data survei didapati, sebanyak 40.5 persen responden mengaku puas, 23.7 persen sedang, 20.2 persen cukup puas, 4.1 persen responden sangat puas" katanya. 

"Sedangkan 2.4 persen responden mengaku tidak puas dan 9.1 persen responden menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab,” ulas Fernando. 

Terkait hal itu, RPI menyoroti kinerja LPH yang secara umum positif di mata publik.

Dari survei RPI, kinerja LPH, Polri merupakan institusi penegak hukum dengan kinerja terbaik yang berselisih tipis dengan kinerja Kejaksaan Agung. 

“Temuan survei RPI, didapati bahwa Polri memperoleh 20.5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19.9 persen" ungkap Fernando.  

Sedangkan KPK, masih berada di bawah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

"Menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18.5 persen, Komisi Yudisial 16.5 persen, KPK 12.9 persen dan Mahkamah Konstitusi dengan 9.5 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2.2 persen,” jelasnya. 

Survei Litbang Kompas

Sebelumnya, Litbang Kompas pada Oktober 2025 juga melakukan survei terhadap lembaga penegak hukum.

Survei itu memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencapai 76,2 persen.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/11/2025), sebanyak 71,5 responden menjawab percaya kepada Polri saat ditanya “Percaya atau tidakkah Anda dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?”

Kemudian, 4,7 persen menjawab sangat percaya kepada polri, sehingga jumlah responden yang percaya kepada Polri mencapai 76,2 persen.

Baca juga: Kompolnas Bubarkan Saja! Reformasi Polri Mayoritas Polisi, Pengamat: Mahfud-Jimly Sebaiknya Mundur

Sementara itu, Litbang Kompas juga mencatat ada 2,4 persen responden yang tidak percaya dan 2,4 persen responden yang sangat tidak percaya kepada Polri.

Sedangkan 5,3 persen responden menjawab tidak tahu.

Kemudian, dari hasil survei yang sama memperlihatkan peningkatan pada tingkat kepuasan publik terhadap Polri yang mencapai 65,1 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei Litbang Kompas pada September 2025, yang berada di angka 42,5 persen.

Tak hanya itu, survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 memperlihatkan citra positif Polri meningkat mencapai 64,4 persen.

Angka tersebut meningkat 19,9 persen dari hasil survei pada September 2025, yang sebesar 44,5 persen.

Respons Pengamat

Menanggapi hasil survei RPI, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan menilai, ujian negara demokrasi sesungguhnya adalah supremasi hukum bisa tegak berdiri secara persisten, berkeadilan dan proprosional. 

“Tantangan mewujudkan supremasi hukum ini kompleks" buka Ali.

"Ia meliputi, bagaimana pemerintah bisa bekerja maksimal untuk agenda pemberantasan korupsi non intervensi, dapat secara konsisten dan persisten diberlakukan, akses keadilan yang setara, menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan hingga reformasi kultural di setiap entitasnya,” bebernya. 

Ali melanjutkan, dari survei RPI ini terlihat betapa besar ekspektasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk secara serius melakukan penegakan hukum. 

Baca juga: 16 Daftar Polisi Aktif Belum Mundur dari Jabatan Sipil Usai Putusan MK: Ketua KPK sampai DPD RI

“Saya kira, dari survei RPI ini terlihat bahwa kinerja LPH sejauh ini dapat berakselerasi dengan arah dari Presiden Prabowo yang menghendaki agar supremasi hukum bisa berlaku tegas, adil, setara dan konsisten" ungkap Ali.

"Tentu, kinerja LPH ini memberikan kontribusi positif terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang hukum"

"Meski harus diuji kembali melalui kinerja, output dan pandangan publik dan bisa dilihat kembali yang salah satunya melalui instrumen survei di waktu-waktu berikutnya,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, survei nasional RPI dilangsungkan pada 9-15 November 2025.

Responden survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 Provinsi di Indonesia.

Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling. 

Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen. 

(Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp