Dinas Pendapatan Daerah

Index A-Z

Wajib Pajak Bisa Ambil Kelebihan Pembayaran, Ini Caranya

“Kalau si wajib pajak ini masih menjalankan usahanya sampai beberapa bulan ke depan, dan masih memiki kelebihan pembayaran makan bisa dibayarkan,"

Selasa, 17 Mei 2016
Dispenda Kota Malang : Masyarakat Harus Sadar Bayar Pajak

Apabila wajib pajak yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan tentang usahanya, maka akan dikenakan sanksi pidana.

Selasa, 17 Mei 2016
Lewat Tanggal 10, Wajib Pajak yang Tak Melapor Bakal Dikenai Sanksi

“Kalau kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan,"

Senin, 9 Mei 2016
Tunggak Pajak Rp 200 Juta, Kafe ini Disegel Pemkot Malang

"Berbagai macam kegiatan jual-beli tidak boleh dilakukan selama proses belum ada keputusan lebih lanjut,"

Rabu, 27 April 2016
Inilah 33 Target Dispenda Kota Malang dalam Operasi Gabungan Hari Ini

Tempat-tempat yang akan dioperasi meliputi kategori wajib pajak, penunggak pajak, dan yang belum memenuhi pembayaran pajak.

Rabu, 27 April 2016
Dua Wajib Pajak Nakal Bakal Dipidanakan, Nilai Penggelapan hingga Ratusan Juta

“Tim pemeriksa memanggil tiga wajib pajak. Tapi hanya satu wajib pajak yang memenuhi panggilan itu,” katanya, Sabtu (23/4/2016).

Sabtu, 23 April 2016
Asyik, Denda PBB di Kota Malang Bakal Dihapus

“Saat ini petugas kami masih mendata dulu potensi yang ada. Tiga bulan yang selesai ini kami targetkan rampung,"

Kamis, 21 April 2016
Dispenda Ingin Bentuk UPTD untuk Genjot Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan, tapi

Dispenda bisa mencontoh seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempermudah layanan hingga tingkat kelurahan tanpa pembentukan UPTD.

Rabu, 13 April 2016
Demi Kejar Target Pendapatan, NJOP di Delapan Kecamatan Kabupaten Malang Bakal Naik

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Rabu, 9 Maret 2016
Wow, Dinas Pendapatan Ditarget Pungut Pajak Rp 1 Miliar per Hari

Dinas Pendapat Daerah Kota Malang mulai menghitung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai tahun 2016.

Sabtu, 5 Maret 2016
Walah, Potensi Pajak di Kota Malang Rp 5,6 Miliar Melayang

Agar target Rp 300 miliar tahun ini tetap tercapai dengan pengurangan tersebut, Dispenda akan memaksimalkan pendapatan dari objek pajak reklame baru.

Jumat, 26 Februari 2016
Dispenda Data 400 Rumah Kos Calon Wajib Pajak, untuk Apa?

Sebanyak 400-an rumah kos terdata. Rumah-rumah itu adalah yang memiliki omzet di atas atau sama dengan rata-rata omzet rumah kos sudah dikenakan pajak

Jumat, 19 Februari 2016
Kepala Desa Berontak, Pajak Tanah Bengkok di Kota Batu Naik 400 Persen

"Saat bertemu petugas Dispenda, kami hanya dijanjikan akan dilaporkan ke Kadispenda Batu," kata Wiweko, Senin (15/2/2016).

Selasa, 16 Februari 2016
Wali Kota Minta Target Pajak Dinaikkan, Imbasnya ke Karaoke dan Tempat Kos

Dia beralasan penerimaan pajak 2015 saja bisa tembus Rp 317 miliar dari target Rp 272 miliar.

Rabu, 13 Januari 2016
Genjot Penerimaan Sektor Kos-kosan, Inilah Strategi Dispenda Kota Malang

"Kalau pembayaran sudah sesuai, beres. Kalau ternyata kurang, kami surati. Untung-untung kalau mereka ada e-mail, kita tinggal kirim,"

Senin, 28 Desember 2015
Swalayan Modern Penunggak Pajak Bakal Disegel, Ini Alasannya!

“Selama ini kami sudah menggelar operasi rutin tiga bulan sekali terkait pajak. Dengan operasi yang mengecek masalah perizinan, kami juga akan...

Sabtu, 26 Desember 2015
Target Pajak Kota Malang Tahun 2015 Terlampaui, Ini Besarannya

Dari sembilan jenis pajak, hanya satu jenis yang belum memenuhi, yakni pajak air dan tanah. Pencapaian pajak itu hanya Rp 743 juta, atau 99,25 persen

Selasa, 22 Desember 2015
Inilah Jawaban Dispenda Kota Malang Soal Piutang Pajak yang Dipersoalkan MCW

“Justru dengan menyisakan Rp 44 miliar, artinya banyak piutang yang sudah tertagih,”

Rabu, 2 Desember 2015
Ini Tujuan Tersembunyi di Balik Rencana Penggratisan Denda PBB di Kota Malang

Selama ini obyek penunggak PBB kebanyakan lahan kosong yang tidak ditempati pemiliknya. Karena itu dispenda sulit mendeteksinya .

Selasa, 1 Desember 2015
Begini Reaksi Wakil Rakyat Soal Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

"Kami mengapresiasi usulan itu. Kami akan lihat dulu di aturannya diperbolehkan apa tidak pemerintah mengelola pajak kendaraan bermotor,"

Selasa, 13 Oktober 2015

⟨1 2 3 ⟩

Berita Terkini

LINK-LIVE-STREAMING-Arema-FC-Vs-Dewa-United-Usung-Misi-Kemenangan-di-Stadion-Kanjuruhan-Malang.jpg

Skor Dewa United Vs Arema FC Babak Pertama Berakhir 2-0, Alex Martins Bobol Gawang Singo Edan 2 Kali

5 menit lalu

Pekerja-kedelai-untuk-dijadikan-tempe-Kampung-Sanan-Kecamatan-Blimbing-Kota-Malang.jpg

Perajin Tempe di Kampung Sanan Kota Malang Mengeluh Harga Kedelai yang Terus Naik

19 menit lalu

Ketua-DPRD-Kota-Malang-Amithya-Ratnanggani-Sirraduhita-Pemkot-Malang-Pasar-Besar.jpg

DPRD Desak Pemkot Malang Utamakan Dialog saat Pedagang Pasar Besar Menolak Revitalisasi

28 menit lalu

TANAM-POHON-Wali-Kota-Malang-Wahyu-Hidayat-saat-memberikan-keterangan-kepada-jurnalis.jpg

Pemkot Malang Janji Akan Tanam Kembali Pohon di Jalan Soekarno Hatta

37 menit lalu

perusahaan-rokok-di-kabupaten-Malang-saat-memproduksi-Sigaret-Kretek-Tangan-SKT.jpg

Wacana Tambah Layer Cukai, 24 Ribu Pekerja Pabrik Rokok di Malang Raya Terancam Kena PHK

1 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Dinas Pendapatan Daerah

“Kalau si wajib pajak ini masih menjalankan usahanya sampai beberapa bulan ke depan, dan masih memiki kelebihan pembayaran makan bisa dibayarkan,"

Apabila wajib pajak yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan tentang usahanya, maka akan dikenakan sanksi pidana.

“Kalau kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan,"

"Berbagai macam kegiatan jual-beli tidak boleh dilakukan selama proses belum ada keputusan lebih lanjut,"

Tempat-tempat yang akan dioperasi meliputi kategori wajib pajak, penunggak pajak, dan yang belum memenuhi pembayaran pajak.

“Tim pemeriksa memanggil tiga wajib pajak. Tapi hanya satu wajib pajak yang memenuhi panggilan itu,” katanya, Sabtu (23/4/2016).

“Saat ini petugas kami masih mendata dulu potensi yang ada. Tiga bulan yang selesai ini kami targetkan rampung,"

Dispenda bisa mencontoh seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempermudah layanan hingga tingkat kelurahan tanpa pembentukan UPTD.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Dinas Pendapat Daerah Kota Malang mulai menghitung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai tahun 2016.

Agar target Rp 300 miliar tahun ini tetap tercapai dengan pengurangan tersebut, Dispenda akan memaksimalkan pendapatan dari objek pajak reklame baru.

Sebanyak 400-an rumah kos terdata. Rumah-rumah itu adalah yang memiliki omzet di atas atau sama dengan rata-rata omzet rumah kos sudah dikenakan pajak

"Saat bertemu petugas Dispenda, kami hanya dijanjikan akan dilaporkan ke Kadispenda Batu," kata Wiweko, Senin (15/2/2016).

Dia beralasan penerimaan pajak 2015 saja bisa tembus Rp 317 miliar dari target Rp 272 miliar.

"Kalau pembayaran sudah sesuai, beres. Kalau ternyata kurang, kami surati. Untung-untung kalau mereka ada e-mail, kita tinggal kirim,"

“Selama ini kami sudah menggelar operasi rutin tiga bulan sekali terkait pajak. Dengan operasi yang mengecek masalah perizinan, kami juga akan...

Dari sembilan jenis pajak, hanya satu jenis yang belum memenuhi, yakni pajak air dan tanah. Pencapaian pajak itu hanya Rp 743 juta, atau 99,25 persen

“Justru dengan menyisakan Rp 44 miliar, artinya banyak piutang yang sudah tertagih,”

Selama ini obyek penunggak PBB kebanyakan lahan kosong yang tidak ditempati pemiliknya. Karena itu dispenda sulit mendeteksinya .

"Kami mengapresiasi usulan itu. Kami akan lihat dulu di aturannya diperbolehkan apa tidak pemerintah mengelola pajak kendaraan bermotor,"

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved