Alasan KPK Baru Buka Dugaan Korupsi Whoosh Usai Hampir 1 Tahun Selidiki, Jokowi Tak Mau Jawab Utang

SURYAMALANG.COM, - Penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh sempat jadi pernyataan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diam-diam sudah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek tersebut sejak awal tahun 2025 atau nyaris 1 tahun, belakangan ini baru buka-bukaan. 

Penyelidikan terhadap Whoosh baru dibongkar KPK setelah pemberitaan mengenai utang kereta cepat itu ramai dan beberapa pihak mulai mengendus adanya unsur koruptif. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo beralasan, proses penyelidikan yang tertutup sebelumnya didasari oleh dua jalan investigasi.

Baca juga: 4 Fakta Whoosh yang Ditelisik KPK Sejak Awal 2025: Murni Ide Jokowi, Pakar Hampir Jatuh dari Kursi

Adapun dua jalan itu yakni via laporan aduan dari masyarakat atau pengembangan perkara dari KPK. 

“Setiap perkara itu juga bisa jadi berangkat dari kedua hal itu. Di sisi lain, KPK sudah melakukan case building, di sisi lain juga ada pengaduan masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Senin (27/10/2025). 

Itu sebabnya, Budi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kasus Kereta Cepat Whoosh ke KPK.

 “KPK tidak pernah menutup diri kepada masyarakat untuk monggo silakan yang punya data informasi, silakan disampaikan kepada KPK,” ujarnya.

Baca juga: Nasib Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Tak Ditempati Akan Beralih Fungsi, Hunian Lama Tetap di Hati

KPK butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat.

“Apakah informasi awal dari masyarakat itu valid atau tidak, kemudian apakah sudah lengkap atau belum, nanti tentu KPK juga secara proaktif akan melengkapi keterangan-keterangan dari pihak lainnya,” katanya.

Meskipun demikian hingga kini, KPK belum sepenuhnya membuka informasi progres penyelidikan proyek kereta cepat itu. 

“Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan" imbuh Budi. 

Sebelumnya, KPK meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD memberikan informasi mengenai dugaan mark up Whoosh. 

Baca juga: Tegas Jokowi Soal Whoosh: Bukan Proyek Rugi dan Cari Laba, Harus Bersyukur Ini Kan Tahun Pertama!

KPK memandang informasi yang disampaikan Mahfud MD soal Whoosh adalah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Mahfud MD lantas merespons perkembangan isu ini melalui media sosial. 

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Mahfud menyatakan, bersedia memberi informasi bila dipanggil oleh KPK tapi bukan berarti melakukan laporan ke KPK.

Jokowi Tak Mau Jawab Utang

KCJB atau proyek Whoosh mencatatkan utang Rp116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan digagas pada masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), diresmikan pada 2 Oktober 2023. 

Pelunasan utang Whoosh sempat diusulkan untuk dibayar memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun ditolak dengan tegas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada akhirnya, solusi untuk utang pun telah menemui kesepakatan, yakni tenor atau jangka waktu pelunasan pinjaman diperpanjang sampai 60 tahun dan tidak memakai APBN. 

Baca juga: Polemik Ijazah Palsu Jokowi Vs Roy Suryo Cs, Banyak Pakar Kompak Minta Kasus Diakhiri

Ketika ditanya soal utang proyek Whoosh, Jokowi memilih untuk tidak berkomentar panjang.

Kata Jokowi, persoalan utang tersebut menjadi kewenangan pemerintah saat ini. 

“Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Senin (27/10/2025). 

Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” kata Jokowi.

Baca juga: Penyebab Jokowi Bukan Satu-satunya yang Tanggung Jawab Utang Whoosh Rp116 T, Prabowo Ikut Terikat

Menurutnya, kereta cepat Whoosh hadir sebagai solusi atas kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara. 

“Dari kemacetan itu, negara rugi sekitar Rp 65 triliun per tahun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek plus Bandung, sudah di atas Rp 100 triliun,” ungkapnya.

Jokowi menilai pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lain seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara merupakan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Alumni Kebanggaan, Roy Suryo Bongkar Grup WhatsApp UGM Ribut Dies Natalis Seharusnya Agustus

Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi emisi, menekan polusi, dan menciptakan efisiensi waktu.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” tegasnya.

Hingga kini, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang, sedangkan MRT Jakarta mencatat lebih dari 171 juta penumpang sejak beroperasi.

Menurut Jokowi, hal ini menandakan mulainya perubahan perilaku masyarakat menuju transportasi umum.

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap,” ujarnya.

(Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp