Kontraktor di Malang Saling Tikam, Ketua Fraksi PDIP Minta CV yang Diduga Jual Proyek Di-Blacklist

"Saya mau mengerjakan, karena pada Juli 2023 itu, saat saya ditemui dia (HSN), empat paket proyek itu sudah ada SPK-nya (surat perintah kerja) dari Bina Marga.

"Yakni, empat proyek itu atas nama empat CV yang menerimanya, sehingga sudah jelas semuanya, makanya saya langsung menerimanya," tuturnya.

Empat CV itu, sesuai pada somasi Eko ke HSN, sebelum dilaporkan ke Polresta, di antaranya, CV Abricons, CV Larostama, CV Mahesa, dan CV Nikkindo.

Bahkan, Eko mengaku karena proyek itu sudah jelas lokasinya dan tinggal mengerjakannya saja, dirinya tak keberatan dimintai uang Rp 100 juta oleh HSN, meski saat itu belum mengerjakan proyek itu.

"Saya sangat percaya ke dia, wong dia itu teman saya. Namun, saya nggak menyangka, begitu proyek itu selesai saya kerjakan Nopember 2023, hingga saat ini, saya nggak dibayar."

"Padahal, saya sudah tanya ke dinas, jika itu sudah dibayar lunas pada Desember 2023 dulu," tuturnya.

Sementara, HSN, bersikeras mengaku jika dirinya tak bersalah. Itu karena Eko dianggap tak memberinya perincian dan asal menagihnya.

"Saya sampai kini nggak pernah diberi perincian oleh dia, saya harus bayar berapa," tuturnya.

Di sisi lain, Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, juga mengaku heran. Sebab, setahunya, Eko dan Hasan itu bukan cuma berteman baik, namun ke mana-mana pun, terlihat berdua. Bahkan, saking dekatnya, mereka pun punya dukungan yang sama pada Pileg kemarin itu.

"Mestinya, mereka itu punya cara yang elegan, untuk menyelesaikannya. Sebab, jika tidak, bukan cuma mereka berdua, yang sama-sama rugi, namun laporan dia ke Polresta itu akan punya dampak yang luar, bahkan bisa jadi bola liar," pungkasnya.