Alasan KPK Baru Buka Dugaan Korupsi Whoosh Usai Hampir 1 Tahun Selidiki, Jokowi Tak Mau Jawab Utang

Mahfud MD lantas merespons perkembangan isu ini melalui media sosial. 

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Mahfud menyatakan, bersedia memberi informasi bila dipanggil oleh KPK tapi bukan berarti melakukan laporan ke KPK.

Jokowi Tak Mau Jawab Utang

KCJB atau proyek Whoosh mencatatkan utang Rp116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan digagas pada masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), diresmikan pada 2 Oktober 2023. 

Pelunasan utang Whoosh sempat diusulkan untuk dibayar memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun ditolak dengan tegas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada akhirnya, solusi untuk utang pun telah menemui kesepakatan, yakni tenor atau jangka waktu pelunasan pinjaman diperpanjang sampai 60 tahun dan tidak memakai APBN. 

Baca juga: Polemik Ijazah Palsu Jokowi Vs Roy Suryo Cs, Banyak Pakar Kompak Minta Kasus Diakhiri

Ketika ditanya soal utang proyek Whoosh, Jokowi memilih untuk tidak berkomentar panjang.

Kata Jokowi, persoalan utang tersebut menjadi kewenangan pemerintah saat ini. 

“Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Senin (27/10/2025). 

Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” kata Jokowi.

Baca juga: Penyebab Jokowi Bukan Satu-satunya yang Tanggung Jawab Utang Whoosh Rp116 T, Prabowo Ikut Terikat

Menurutnya, kereta cepat Whoosh hadir sebagai solusi atas kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara. 

“Dari kemacetan itu, negara rugi sekitar Rp 65 triliun per tahun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek plus Bandung, sudah di atas Rp 100 triliun,” ungkapnya.

Jokowi menilai pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lain seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara merupakan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Alumni Kebanggaan, Roy Suryo Bongkar Grup WhatsApp UGM Ribut Dies Natalis Seharusnya Agustus

Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi emisi, menekan polusi, dan menciptakan efisiensi waktu.