Respons Telak Mahfud MD Tak Percaya KPK Selidiki Whoosh Sejak Awal 2025: Sebelumnya Minta Saya Lapor

SURYAMALANG.COM, - Ahli hukum tata negara, Mahfud MD memberikan respons telak terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas klaim penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

Proyek Whoosh yang menimbulkan utang Rp116 triliun itu, diklaim KPK sudah diselidiki sejak awal tahun 2025. 

Mahfud MD sebagai pihak yang mengangkat lagi isu dugaan mark up dari proyek Whoosh, mengaku tidak percaya dengan klaim KPK. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu menyebut, KPK baru terang-terangan soal penyelidikan Whoosh, pasca-proyek itu sudah ramai jadi pemberitaan dan menjadi sorotan publik. 

Baca juga: Utang Whoosh Diperpanjang sampai 60 Tahun, Purbaya Angkat Jempol, Mahfud MD Curiga Mungkin Koruptif

Selain itu, KPK juga baru buka suara setelah Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi mark up di proyek Whoosh.

Bahkan KPK meminta Mahfud MD untuk melapor. Namun tiba-tiba lembaga antirasuah itu mengklaim sudah menyelidiki kasus tersebut sejak awal tahun. 

Mahfud sempat menyebut dugaan mark up Whoosh dalam podcast di YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 lalu.

Adapun Mahfud mengutip itu dari pernyataan pakar kebijakan publik Agus Pambagio serta pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antony Budiawan, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

"Saya agak tidak percaya juga (KPK sudah menyelidiki) karena itu baru dinyatakan sudah ribut sedunia, baru (KPK mengatakan) 'kami sudah (menyelidiki) sejak awal Januari 2025, katanya" katanya di YouTube Nusantara TV, Selasa (28/10/2025).

"Padahal dua hari sebelumnya meminta saya melapor," imbuhnya. 

Baca juga: Balasan Mahfud MD Sentil KPK: Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Tak Usah Tunggu Laporan Langsung Periksa!

Mahfud menuturkan, klaim KPK tersebut tidak menjadi masalah, sebab tak berkonsekuensi hukum.

Akan tetapi Mahfud MD memberi penilaian telak, jika KPK ternyata bohong, maka artinya wujud kinerja komisi antirasuah buruk.

"Tapi nggak apa-apa tidak berakibat hukum yang buruk, tetapi kinerjanya (KPK) buruk," ujar Mahfud.

Saran untuk KPK

Pada kesempatan berbeda, Mahfud juga sempat menyarankan kepada KPK mengenai penyelidikan dugaan korupsi Whoosh.

Mahfud mengatakan, KPK bisa memulai dengan menyelidiki proses perpindahan kerja sama dari Jepang menjadi ke China.

Whoosh sebenarnya sempat akan dikerjakan oleh pihak Jepang dan telah melakukan studi kelayakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dalam kerjasama dengan Indonesia, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah yakni 0,1 persen dengan masa tenggang 10 tahun.

Namun, tiba-tiba kerjasama beralih ke China dan model kerjasama yang dipilih yakni business to business (B2B) dan skema pinjaman dengan bunga 2 persen dan tenor 40 tahun.

Baca juga: Akar Utang Whoosh Versi Mahfud MD: Tolak Bunga Jepang 0,1 Persen Pilih Cina 2 Persen, KPK Siap Gerak

Tawaran kerja sama ini didukung oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, pada tahun 2016 karena dalam kontrak dijanjikan utang proyek Whoosh tidak akan menguras APBN Indonesia.

Perpindahan kerjasama inilah yang diminta Mahfud untuk diungkap oleh KPK. Pasalnya, Mahfud mengatakan ada kejanggalan terkait perubahan kerjasama tersebut.

"(Penyelidikan bisa dilakukan KPK) saat proses pembuatan kontrak, pemindahan kontrak dari Jepang dan China, itu patut dipertanyakan" kata Mahfud di program Kompas Petang melansir YouTube Kompas TV, Senin (27/10/2025).

"Meskipun orang bisa mengatakan, itu biasa dalam bisnis. Tapi menurut saya tetap mencurigakan," lanjutnya. 

Selidiki Penyebab Utang Membengkak

Selanjutnya, Mahfud menyarankan KPK untuk menyelidiki penyebab terjadinya pembengkakan (cost overrun) dalam pembangunan proyek Whoosh.

Sebenarnya anggaran awal pembangunan Whoosh sebesar 5,13 miliar dolar AS tetapi terus mengalami pembengkakan hingga terakhir pada tahun 2022 menjadi 7,27 miliar dolar AS.

"Kemudian (KPK bisa menyelidiki terkait) mengapa bisa terjadi cost overrun. Itu semua, tidak kita katakan sebagai korupsi, tidak tapi harus diselidiki," ujarnya.

Mahfud turut menjelaskan KPK bisa terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen terkait proyek Whoosh.

Setelah itu, sambungnya, komisi antirasuah bisa memeriksa Menteri BUMN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama hingga tim yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut.

Baca juga: Satgas BLBI Dibentuk Mahfud MD Akan Dibubarkan Purbaya: Negara Rugi Rp 95 T, Dianggap Tak Paham

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut materi penyelidikan yang terpenting yakni dokumen terkait kerjasama Indonesia-China dalam proyek Whoosh.

Pasalnya, menurut Mahfud, China memiliki aturan di mana kontrak kerjasama dilarang untuk diketahui publik.

"Yang paling penting, dokumen (kerjasama) seperti apa? Karena konon kalau transaksi dengan China, dokumen tidak boleh dibuka ke siapapun. Hanya pihak pemerintah (China) dan pemerintah (Indonesia)," jelas Mahfud.

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) punya nggak tentang rincian keuangan dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu," sambungnya.

Alasan KPK Baru Buka Suara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo beralasan, proses penyelidikan proyek Whoosh yang tertutup dan baru dibuka sekarang, didasari oleh dua jalan investigasi.

Adapun dua jalan itu yakni via laporan aduan dari masyarakat atau pengembangan perkara dari KPK. 

“Setiap perkara itu juga bisa jadi berangkat dari kedua hal itu. Di sisi lain, KPK sudah melakukan case building, di sisi lain juga ada pengaduan masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Senin (27/10/2025). 

Itu sebabnya, Budi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kasus Kereta Cepat Whoosh ke KPK.

 “KPK tidak pernah menutup diri kepada masyarakat untuk monggo silakan yang punya data informasi, silakan disampaikan kepada KPK,” ujarnya.

KPK butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat.

“Apakah informasi awal dari masyarakat itu valid atau tidak, kemudian apakah sudah lengkap atau belum, nanti tentu KPK juga secara proaktif akan melengkapi keterangan-keterangan dari pihak lainnya,” katanya.

Baca juga: Nasib Cucu Mahfud MD Juga Keracunan MBG, Kritik Prabowo Jangan Sederhanakan dengan Statistik

Meskipun demikian hingga kini, KPK belum sepenuhnya membuka informasi progres penyelidikan proyek kereta cepat itu. 

“Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan" imbuh Budi. 

Sebelumnya, KPK meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD memberikan informasi mengenai dugaan mark up Whoosh. 

KPK memandang informasi yang disampaikan Mahfud MD soal Whoosh adalah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Mahfud MD lantas merespons perkembangan isu ini melalui media sosial. 

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Mahfud menyatakan, bersedia memberi informasi bila dipanggil oleh KPK tapi bukan berarti melakukan laporan ke KPK.

(Tribunnews.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp