TAG
Malang Corruption Watch (MCW)
-
MCW Sebut RTRW Kota Batu Menuju Bunuh Diri Ekologis, Wali Kota Klaim Sudah Sesuai Prosedur
Reaksi Dewanti soal Malang Corruption Watch (MCW) yang merilis informasi berkaitan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019–2039 Kota Batu.
Selasa, 17 September 2019 -
MCW Desak Wali Kota Malang Maksimalkan Peran Komite Sekolah
MCW mendesak Pemkot Malang agar tidak mengabaikan peran dari Komite Sekolah.
Rabu, 4 September 2019 -
Reaksi Pendiri Malang Corruption Watch (MCW) dan Dosen FISIP UMM usai Masuk 10 Besar Capim KPK
Reaksi Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), setelah namanya masuk 10 besar calon pimpinan KPK.
Senin, 2 September 2019 -
Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 Diwarnai Aksi Demo, Ingatkan Soal Anggaran
Pendemo menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD di tengah proses pengucapan sumpah janji jabatan yang dilakukan oleh anggota dewan yang baru.
Sabtu, 24 Agustus 2019 -
Reaksi Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) dan Dosen FISIP UMM usai Masuk 20 Besar Capim KPK
CAPIM KPK: Luthfi J Kurniawan, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang juga pegiat antikorupsi di Malang Corruption Watch (MCW).
Jumat, 23 Agustus 2019 -
Malang Raya Darurat Korupsi, Calon Bupati Malang 2020-2025 Harus Jelas Antikorupsi
Malang darurat korupsi. Tiga kepala daerah di Malang Raya terjerat kasus korupsi dan sedang menjalani hukuman.
Kamis, 22 Agustus 2019 -
Mengutip KPK, Wali Kota Malang Bilang, 'Saya Sudah Kenceng tapi ada Bawahan yang Main-main'
“Saya dapat info dari Korsupgah, saya sudah kenceng, tapi bawahan saya. Artinya kita harus waspada. Makanya masyarakat sipil harus ikut mengawasi dan
Selasa, 23 Juli 2019 -
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Bantah Temuan Malang Corruption Watch (MCW)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Pranoto membantah pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) perihal buruknya keterbukaan informasi dan transparan
Senin, 15 Juli 2019 -
Malang Corruption Watch (MCW) Desak Dinkes Kota Malang Terbuka tentang Pelayanan Publik dan Anggaran
Malang Corruption Watch (MCW) mendesak agar Dinas Kesehatan dan Puskemas di Kota Malang terbuka terkait informasi pelayanan publik serta transparansi
Senin, 15 Juli 2019 -
MCW: Ada Kode 'Peluru Sudah Disarangnya' Dalam Kasus Dugaan Korupsi di Dinkes Kabupaten Malang
MCW mendorong agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus membongkar aktor utama pasca ditetapkanya tersangaka Kabag Keuangan Dinas Kesehatan.
Sabtu, 13 Juli 2019 -
Terkait Dugaan Penyunatan Honor Perawat Ponkesdes 2015, MCW Sebut Tersangka YC Hanya Aktor ‘Receh’
MCW menyebut Kasubbag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang berinisial YC hanya aktor ‘receh’ dalam kasus dugaan penyunatan honor perawat Ponkesdes 2015.
Jumat, 12 Juli 2019 -
Pendiri Malang Corruption Watch Daftar Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaga penegak hukum yang selalu ribut dan berebut tugas dinilainya membuat kinerja pemberantasan korupsi kurang efektif.
Rabu, 3 Juli 2019 -
Kekurangan dan Kelebihan PPDB Zonasi Menurut Malang Corruption Watch (MCW)
"Aturan itu akan ideal jika infrastruktur pendidikan kita kualitasnya merata sehingga pembuatan aturannya tidak melihat realitasnya.
Minggu, 7 April 2019 -
Temuan MCW: Anggaran Kecil dan Kecurangan jadi Pemicu Banyaknya Jalan Rusak di Kota Malang
Pada tahun 2017 jumlah dana pemeliharaan jalan secara berkala yang dikerjakan oleh PT TKA itu sebesar Rp 3 miliar.
Rabu, 27 Maret 2019 -
MCW Minta Tim Pansel Harus Transparan dalam Memilih Bakal Calon Dirut PDAM Kota Malang
(MCW) meminta kepada tim panitia seleksi agar transparan dan terbuka dalam proses menentukan bakal calon Direktur Utama PDAM Kota Malang
Minggu, 10 Maret 2019 -
MCW Ingin KPK Ungkap Tersangka Lain Terkait Dugaan Korupsi DAK di Kabupaten Malang
Malang Corruption Watch (MCW) ingin KPK mengungkap tersangka lain terkait dugaan korupsi DAK di Kabupaten Malang.
Selasa, 5 Maret 2019 -
Dana Reses DPRD Kota Malang Naik Drastis jadi Rp 12,1 Miliar, Rawan Disalahgunakan!
Ada kenaikan Rp 8,8 miliar dari anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp 3,3 miliar. Sedangkan anggaran di tahun 2017 senilai Rp 4,3 miliar.
Kamis, 28 Februari 2019 -
Ketua KPK ke Malang, Ini Peringatannya soal Rencana Rp 5,8 Miliar untuk Mobil Dinas DPRD
Diskusi urgensi perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (14/2/2019).
Kamis, 14 Februari 2019 -
MCW Kecam Dana Rp 5,8 Miliar untuk Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kota Malang
MCW mengecam rencana pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Kota Malang senilai Rp 5,8 miliar.
Rabu, 13 Februari 2019 -
MCW Tolak Usulan Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kota Malang
Mobil dinas yang saat ini digunakan pimpinan DPRD masih layak digunakan. Lebih baik, anggaran dipakai untuk memfasilitasi kepentingan publik.
Rabu, 13 Februari 2019