PSEL Butuh Dana Rp 500 Miliar, Pemkot Malang Bisa Pilih Alternatif Program LSDP

“LSDP ini kebutuhannya cukup dari sampah Kota Malang saja, dan dari sisi anggaran juga lebih efisien,” pungkas Gamaliel.

Gatut Panggah Prasetyo, Pejabat Bidang Wilayah III Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa menegaskan bahwa sebelum melangkah ke PSEL, pemerintah daerah perlu menimbang skema pengolahan alternatif berupa Limbah Sampah Diolah menjadi RDF (LSDP).

Program ini dinilai lebih realistis dan sesuai kapasitas timbulan sampah Kota Malang.

“Kalau memang pengolahan sampahnya tidak terlalu besar, lebih baik mengarah ke RDF."

"Tapi kalau kapasitas dan kepentingannya besar hingga bisa memenuhi syarat efisiensi pemasaran listrik, barulah PSEL bisa dipertimbangkan,” ujar Gatut, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, pembangunan PSEL termasuk dalam proyek strategis nasional yang menuntut kehati-hatian dalam investasi.

Pengelolaan sampah menjadi energi listrik memerlukan peran banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah, investor, hingga pihak swasta yang nantinya memasarkan hasil energi listrik.

“Kita harus multipihak dalam menghitung ini. Jangan sampai sudah investasi besar, tapi pemasarannya tidak bisa jalan. Itu bisa jadi proyek yang berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Gatut menambahkan, Kementerian saat ini tengah menilai kelayakan Kota Malang sebagai lokasi penerapan program LSDP yang menghasilkan RDF.

Skema tersebut akan menggunakan anggaran Danantara dari pemerintah pusat.

RDF dinilai lebih efisien karena hasil pengolahannya dapat langsung dimanfaatkan oleh industri, terutama pabrik semen yang sudah memiliki infrastruktur pendukung.

“Beberapa daerah sudah menjalankan RDF, seperti di Sukabumi dan TPA Benowo, Surabaya."

"Kedua lokasi itu menjadi contoh praktik pengelolaan sampah yang efisien tanpa membebani daerah dengan investasi raksasa,” jelasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa pembangunan PSEL sebaiknya menjadi opsi terakhir.

Selain karena kebutuhan investasi yang mencapai ratusan miliar, proyek tersebut juga berisiko tinggi jika tidak memenuhi skala ekonomi yang memadai.

“Pesan kami sederhana, jangan sampai ada kerugian investasi. Lebih baik menyiapkan langkah realistis seperti RDF yang sudah terbukti berjalan di beberapa daerah,” pungkas Gatut.